Lombok Barat - Tim peneliti Universitas Mataram bekerja sama dengan Polda Nusa Tenggara Barat melakukan serangkaian penelitian konflik komunal dan menemukan indikasi keterlibatan oknum TNI dan Polri dalam konflik di Desa Ngali dan Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima.
"Oknum TNI dukung masyarakat dari Desa Ngali sementara oknum polisi dukung masyarakat dari desa Renda, karena itu konflik terus memanas," kata Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Unram H.M. Natsir, selaku Ketua Tim Peneliti Konflik Komunal di Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (23/6).
Natsir mengemukakan hal itu di hadapan ratusan orang peserta Seminar Nasional Penanggulangan Konflik Komunal di NTB, yang digelar di Senggigi, Kabupaten Lombok Barat.
Seminar nasional yang diselenggarakan Polda NTB bekerja sama dengan Unram itu menghadirkan pembicara dari kalangan tokoh nasional asal NTB yakni Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin, anggota Komisi VI DPR asal NTB Dr. Zulkieflimansyah, SE, MSc (Fraksi PKS) dan Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irjen Pol. (Purnawirawan) Prof. DR. Farouk Muhammad.
Menurut Natsir, hingga kini oknum TNI yang teridentifikasi memprovokasi masyarakat di desa Ngali hingga terus bermusuhan dengan warga Desa Renda itu, masih buron.
Sementara oknum polisi yang juga dilaporkan terlibat memprovokasi warga Desa Renda sudah dalam penanganan jajaran Polda NTB.
"Oknum TNI itu sampai sekarang masih buron," ujar Natsir tanpa menyebut identitas oknum aparat bersenjata itu.
Konflik komunal atau bentrokan fisik antara warga Desa Ngali dan Renda, Kecamatan Bolo itu, terus terjadi secara berkesinambungan dan selalu menelan korban jiwa setiap kali bentrok.
Insiden terakhir 18 Nopember 2009, dan dalam penanganan konflik antarkampung itu, oknum aparat kepolisian bertindak represif sehingga menewaskan dua warga dan tiga orang lainnya luka-luka.
Menurut Natsir, konflik Ngali-Renda itu sebenranya hanyalah merupakan salah satu konflik di wilayah Kecamatan Belo bagian selatan, yang dipicu oleh beragam faktor penyebab seperti historis, sosial, ekonomi, serta faktor hukum dan pemerintahan.
Sementara upaya-upaya yang perluu dilakukan untuk mengantisipasi atau meredam konflik itu, untuk program jangka pendek berupa pembentukan forum bersama Ngali-Renra, pencegahan dini, penegakan hukum yang tepat dan cepat serta perbaikan sarana dan prasarana desa.
Sedangkan upaya jangka panjang berupa pendidikan generasi penerus bangsa atau pemutusan generasi, yakni program pendidikan khusus bagi generasi muda dari kedua desa di Pondok Pesantren di Kota Mataram, dan di masa mendatang anak didik itu kembali ke kampung halamannya dan bertindak sebagai penengah konflik.
"Berbagai upaya baik jangka pendek maupun panjang itu perlu segera ditanggapi pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah bekerja sama dengan civitas akademika, kepolisian dan TNI serta pihak swasta untuk menciptakan kedamaian di Desa Ngali dan Renda,
Mataram - Komandan Komando Resort Militer (Danrem) 162 Wira Bhakti, Kolonel Inf Robby Win Kadir, meminta peneliti Universitas Mataram untuk mengklarifikasi hasil penelitian di daerah konflik komunal yang menyebut keterlibatan oknum TNI dalam konflik tersebut.
"Saya minta mereka mengklarifikasi hasil penelitian itu. Saya baru saja menemui Ketua Tim Peneliti Konflik Komunal itu," kata Kolonel Win Kadir, di Mataram, Sabtu. Ia menilai hasil penelitian bersama peneliti Universitas Mataram (Unram) dan Polda NTB di daerah konflik komunal di Desa Ngali dan Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, yang menyimpulkan keterlibatan oknum TNI dalam konflik itu, terkesan tendensius.
Kenyataan di lapangan, kata dia, oknum TNI yang bertatus bintara pembina desa (babinsa) di Desa Ngali maupun Desa Rendra, itu memang dituntut untuk hidup membaur dengan masyarakat desa.
"Mengapa harus menuding babinsa itu terlibat konflik, memang tempat tugasnya di masyarakat," ujar Kolonel Win Kadir.
Dalam Seminar Nasional Penanggulangan Konflik Komunal di NTB, Rabu (23/6), Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Unram HM Natsir selaku ketua tim peneliti konflik komunal mengumumkan indikasi keterlibatan oknum TNI-Polri dalam konflik di Desa Ngali dan Renda, Kabupaten Bima.
"Oknum TNI mendukung masyarakat dari Desa Ngali, sementara oknum polisi mendukung masyarakat dari Desa Renda, sehingga konflik terus memanas," kata Natsir di hadapan ratusan orang peserta seminar tersebut.
Seminar nasional itu diselenggarakan Polda NTB bekerja sama dengan Unram dan menghadirkan pembicara tokoh nasional asal NTB seperti Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin, anggota Komisi VI DPR asal NTB Dr Zulkieflimansyah SE MSc (Fraksi PKS) dan Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irjen Pol. (Pur) Prof Dr.Farouk Muhammad.
Dalam seminar itu Natsir menyatakan bahwa hingga kini oknum TNI yang teridentifikasi memprovokasi masyarakat di Desa Ngali hingga terus bermusuhan dengan warga Desa Renda, masih buron.
Sedangkan oknum polisi yang juga dilaporkan terlibat memprovokasi warga Desa Renda sudah dalam penanganan jajaran Polda NTB.
"Oknum TNI itu sampai sekarang masih buron," ujar Natsir tanpa menyebut identitas oknum aparat tersebut.
Konflik komunal atau bentrokan fisik antara warga Desa Ngali dan Renda, Kecamatan Belo itu terus terjadi secara berkelanjutan, dan selalu menelan korban jiwa setiap kali bentrok.
Insiden terakhir 18 November 2009, dan dalam penanganan konflik antarkampung itu, oknum aparat kepolisian bertindak represif sehingga menewaskan dua warga dan tiga orang lainnya luka-luka.
Sumber : http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/14809-keterlibatan-oknum-tni-polri-dalam-konflik-ngali-renda-
http://pelitanews.com/daerah/daerah-lain/757-danrem-pertanyakan-keterlibatan-oknum-tni.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar